Pertaruhan Terakhir Theresa May Jelang Parliament Brexit Vote

author

CF Forex

Share Post

Perdana Menteri Inggris Theresa May perlu 318 suara dari 650 anggota parlemen untuk memenangkan proposalnya. Tapi, dukungan untuk meloloskan proposal tersebut diperkirakan hampir tidak ada. Pemerintahan Theresa May tidak punya mayoritas. Selain itu, diantara anggota partainya sendiri, Partai Konservatif Inggris, ada yang menentang kesepakatan yang dicapai dengan Uni Eropa itu.



Yang jadi sengketa utama adalah aturan soal status dan perbatasan antara Irlandia Utara yang termasuk Inggris dan Republik Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa. Aturan yang disebut "backstop" ini juga ditolak partai Irlandia Utara, DUP. Padahal, DUP adalah mitra koalisi Theresa May, yang selama ini mendukung pemerintahannya.



Jadi, PM Theresa May memang sedang menghadapi situasi sangat dilema. Perdebatan mengenai kesepakatan itu sudah berlangsung sejak bulan Desember. Namun sampai saat ini, mayoritas anggota parlemen tetap menentang kesepakatan dengan Uni Eropa.



Voting di parlemen akan dilakukan pada hari ini. Hasilnya akan dibacakan dan prosesnya memakan waktu sekitar 15 menit.



Menurut aturan, jika proposal ditolak, maka pemerintah punya waktu 21 hari untuk memutuskan langkah selanjutnya. Namun dalam soal Brexit, parlemen sebelumnya telah memutuskan agenda yang jauh lebih ketat, Theresa May hanya diberi waktu 3 hari untuk mengajukan alternatif.



Bulan Desember lalu, Theresa May berhasil memenangkan mosi percaya di partainya sendiri. Tapi dari 317 anggota parlemen dari Partai Konservatif pimpinan Theresa May, ada 117 anggota parlemen yang menentangnya.



Jika proposal Theresa May ditolak mayoritas anggota parlemen, sulit baginya untuk bertahan sebagai pemimpin pemerintahan. Kemungkinan besar Theresa May harus mengumumkan pengunduran dirinya dengan pemilu dipercepat. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu?



Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh yang saat ini beroposisi, mengatakan partainya akan menyerukan pemilihan umum baru jika pemerintah kalah dan Theresa May meletakkan jabatan. Dia berjanji, kalau nanti memenangkan pemilu baru, akan menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan perjanjian Brexit dengan Uni Eropa.



Namun belum tentu Partai Buruh mampu memenangkan pemilu. Selain itu, masih ada usulan dari kalangan Partai Buruh agar melaksanakan referendum kedua, dengan alasan bahwa makin banyak pemilih yang sadar bahwa Brexit tidak baik dan Inggris sebaiknya tidak meninggalkan Uni Eropa.



Sebagian besar pengamat politik Eropa menggambarkan kekisruhan Brexit di Inggris sebenarnya bukan "perpecahan" antara Inggris dan Uni Eropa, melainkan perebutan kekuasaan internal di parlemen Inggris.



Jika sampai 29 Maret 2019 tidak ada kesepakatan antara pemerintah Inggris dan Uni Eropa yang disetujui parlemen maka Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa perjanjian Brexit, proses yang sering disebut "No Deal Brexit" atau "Hard Brexit". Aturan-aturan Uni Eropa yang selama ini berlaku di Inggris mulai saat itu tidak berlaku lagi. Banyak pihak, terutama kalangan ekonomi, khawatir akan terjadi kekacauan dalam perdagangan barang dan jasa terutama pada lalu lintas perbatasan.